HMJ Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar

Kelas entrepreneur telah sukses dilaksanakan dengan antusiasme dan partisipasi aktif dari peserta. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para calon entrepreneur untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Dengan adanya kelas ini, diharapkan para entrepreneur dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam bisnis, seperti strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan pengembangan produk. Kegiatan ini juga memfasilitasi jaringan dan kolaborasi antara peserta, sehingga dapat memperluas kesempatan dan meningkatkan potensi kesuksesan. Para peserta dapat berbagi ide, pengalaman, dan sumber daya, serta membangun hubungan yang bermanfaat untuk pengembangan bisnis mereka. Pelaksanaan kelas entrepreneur ini menunjukkan komitmen untuk mendukung pengembangan bisnis dan ekonomi lokal. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bag...

Pendidikan mainstream adalah pendidikan formal seperti yang ditempuh oleh kebanyak orang seperti SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Universitas dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan secara bahasa adalah proses pembelajaran atau pengajaran sedangkan mainstream diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 kata yaitu 'main' berarti 'utama' dan kata 'stream' yang berarti 'arus' sehingga dapat diartikan sebagai 'arus utama'. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan mainstream adalah proses pembelajaran yang mengikuti arus utama atau arus umum yang diterima dalam masyarakat. Arus diterima yang dimaksud adalah berupa metode ajar, kurikulum, dan sistem pendidikan yang digunakan pada suatu lingkungan dalam hal ini adalah Indonesia. Sisi lain dari pendidikan mainstream adalah pendidikan kritis, pendidikan ini hadir sebagai narasi tandingan dalam menciptakan ideologi-ideologi tandingan dari ideologi yang disebarkan pada pendidikan mainstream (Zainal...

Kontroversi pengesahan UU TNI:  Apakah TNI Kembali ke Barak, atau justru Semakin Terlibat dalam Ranah Sipil? DPR PURA-PURA BUDEK     Di tengah gelombang protes masyarakat sipil, DPR RI tetap mengesahkan RUU TNI menjadi UU pada 20 Maret 2025. Pengesahan dilakukan dalam Rapat paripurna, tanpa intrupsi atau penolakan. Masyarakat sipil melakukan aksi protes di luar Gedung DPR, menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menilai proses legislasi inkonstitusional dan banyak pasal bermasalah     Perubahan UU TNI meliputi penambahan jabatan sipil meliputi penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif (dari 10 menjadi 14), perluasan tugas OMSP, dan perubahan batas usia pensiun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kembalinya dwifungsi ABRI.     Proses pembentukan UU TNI dinilai menyimpang dari prinsip negara hukum. Akses dokumen menyimpang dari prinsip negara hukum. Akses dokumen RUU dan naskah akademik sulit didapatkan, partisipasi publik minim, dan rapat pembahasan...