Urgensi RUU Ekonomi Syariah

-

Perkembangan ekonomi syariah di indonesia mengalami penrkembangan yang cukup pesat, terkhusus pada sektor keuangan syariah. Oleh kerena itu, Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah telah diusulkan  dalam Prolegnas Prioritas. Masuknya RUU Ekonomi Syariah dapat menjadi angin segar dan penyeimbang dari RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru saja disetujui dan disahkan menjadi UU. 

Rancangan undang-undang Ekonomi Syariah juga bertujuan memfasilitasi integrasi berbagai sektor ekonomi syariah, dengan cara mendorong peran keuangan syariah dalam pengembangan industri halal, integrasi social finance dan commercial finance, dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah. RUU Ekonomi syariah juga bermaksud memberikan dampak sosial-ekonomi dari ekonomi syariah, dengan mendorong dampak ekonomi syariah terhadap terciptanya lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peran UMKM. 

RUU Ekonomi syariah juga bermaksud memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, dalam rangka mendorong kesamaan level of playing field untuk ekonomi syariah. Dan terakhir, RUU Ekonomi syariah ingin bertujuan memperkuat koordinasi pengembangan ekonomi syariah dengan pembentukan koordinator pengembangan ekonomi syariah nasional. 

pemerintah dan lembaga otoritas pengawasan bukanlah alat untuk mendikte industri keuangan atau memaksakan aturan, namun untuk mewadahu perkembangan industri syariah dengan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan sehat. Tujuan dari setiap usaha regulasi adalah untuk mempertahankan kepercayaan terhadap industri secara keseluruhan, melindungi konsumen dan mendorong kesadaran publik. Regulasi  harus memuat kerangka untuk kebijakan, standar, kontrol dan instrumen pengawasan yang baik dan efektif, sesuai dengan syariah dan standar internasional. 

Dalam perspektif ini  masuknya RUU Ekonomi syariah dalam Prolegnas patut mendapat apresiasi. Namun demikian, dengan kedudukan yang sama sebagai UU, RUU Ekonomi syariah sebagai umbrella act ini berpotensi menciptakan terjadinya itimpang tindih dan pengulangan pengaturan dengan UU sektoral. Sebagai misal, terkait keinginan RUU Ekonomi syariah memberi landasan hukum dengan mengatur bentuk badan hukum, lembaga pengawas/regulator, batasan-batasan bagi pelaku usaha, standardisasi akad hingga mekanisme penyelesaian sengketa, berpotensi mengulang ketentuan dalam UU No. 19/2008 tentang SBSN, UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,UU No. 41/2004 tentang Wakaf, UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, hingga UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama. 

Selain itu, keinginan RUU Ekonomi syariah untuk memberikan dampak sosio-ekonomi dari ekonomi syariah, sulit diwujudkan karena membutuhkan affirmative policies yang jelas dan terukur terhadap kelompok terbawah masyarakat, yang tidak disinggung sama sekali dalam RUU ini. Di sisi lain, keinginan RUU Ekonomi Syariah untuk memberi insentif fiskal berpotensi tidak efektif karena tidak berada di regulasi perpajakan. Relasi pajak dengan ekonomi syariah yang dibangun di rezim UU non perpajakan, seperti UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan selalu diganjar dengan lemahnya penegakan regulasi di lapangan.


Penulis (HUMINFO Periode 2021)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ORGANISASI MAHASISWA: TEMPAT BELAJAR ATAU TEMPAT KABUR BELAJAR?

-
Gambar
Ditengah maraknya pembicaraan di media sosial mengenai organisasi kampus yang sudah tidak relevan di zaman sekarang yang hanya mendahulukan rapat sampai tengah malam, sibuk mencari dana untuk kegiatan yang tidak jelas tujuannya apa. Bahkan mereka sampai lupa belajar, tujuan mereka, dan fungsi mereka sebagai mahasiswa. Lebih ironisnya lagi realitas yang terjadi di dalam dunia organisasi mahasiswa saat ini justru ramai dan aktif berkegiatan tapi miskin budaya belajar. Apakah organisasi Mahasiswa masih menjadi ruang belajar, atau justru tempat untuk kabur dari belajar?   Ketika kita berkaca kebelakang organisasi idealnya adalah sebagai tempat berpikir kritis, diskusi, riset, dan pengembangan intelektual. Akan tetapi realitas yang terjadi sekarang mulai terjadi pergeseran orientasi, yang dulunya sebagai tempat untuk membangun intelektual, kini organisasi mahasiswa lebih banyak pencitraan, seremoni, lomba, tapi minim diskusi ilmiah. Fenomena seperti ini sering terjadi pada organisa...
Baca selengkapnya

Tolak Penjualan Buku Oleh Dosen, Aksi Kampanye LK FEBI

-
Gambar
Aksi Kampanye Pungutan Liar oleh Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (LK FEBI). Rabu, 5 November 2025. Maraknya Pungutan Liar berupa penjualan buku oleh oknum dosen di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) adalah hal yang sangat-sangat tidak bisa diwajarkan dan dinormalisasikan sedikitpun, LK FEBI merespon hal tersebut melihat telah lamanya penjualan buku ini terus berlangsung oleh oknum-oknum dosen yang kian hari makin kian menjadi-jadi. Tindakan pungutan liar oleh oknum-oknum dosen tersebut jelas sudah menyalahi fungsi pendidik sebagai pendidik sebab menggunakan otoritas jabatan dosen untuk melanggengkan penjualan buku tersebut, hal ini jelas sudah tidak berorientasi pada tujuan pendidikan itu sendiri sebagai mana bunyi alinia keempat pembukaan UUD 1945 yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa" malahan menjadi mengkapitalkan kehidupan bangsa pada lingkungan pendidikan. Menurut Kordinator Lapangan Muhammad Fauzan tindakan penjualan buku tersebut jelas me...
Baca selengkapnya

MENEROPONG PENDIDIKAN MAINSTREAM UINAM MELALUI PENDIDIKAN KRITIS

-
Gambar
Pendidikan mainstream adalah pendidikan formal seperti yang ditempuh oleh kebanyak orang seperti SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Universitas dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan secara bahasa adalah proses pembelajaran atau pengajaran sedangkan mainstream diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 kata yaitu 'main' berarti 'utama' dan kata 'stream' yang berarti 'arus' sehingga dapat diartikan sebagai 'arus utama'. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan mainstream adalah proses pembelajaran yang mengikuti arus utama atau arus umum yang diterima dalam masyarakat. Arus diterima yang dimaksud adalah berupa metode ajar, kurikulum, dan sistem pendidikan yang digunakan pada suatu lingkungan dalam hal ini adalah Indonesia. Sisi lain dari pendidikan mainstream adalah pendidikan kritis, pendidikan ini hadir sebagai narasi tandingan dalam menciptakan ideologi-ideologi tandingan dari ideologi yang disebarkan pada pendidikan mainstream (Zainal...
Baca selengkapnya