ALIANSI UINAM MENGGUGAT, Melakukan Aksi Demonstrasi di Depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

-

Aksi Aliansi UINAM Menggugat berlangsung di jalan, depan Kantor DPRD Sulsel, Makassar. Kamis (30/03/2023)

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Uinam Menggugat di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis 30 Maret 2023 merupakan bentuk keresahan atas keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja oleh pemerintah melalui presiden Jokowi pada 30 Desember 2022 lalu. Dikutip dari cnbcindonesia.com bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI. 

Hal ini memicu berbagai gerakan konfrontasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa. Bukan tanpa alasan, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dinilai cacat secara prosedur dan cacat secara materil.

Aliansi Mahasiswa UINAM menuntut agar Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dicabut. Massa aksi yang tergabung oleh berbagai Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas UINAM tersebut tidak serta merta tanpa alasan dan kajian yang jelas.

Melalui Jumardi, Presiden Mahasiswa (Presma) UINAM menjelaskan bahwa diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 secara tidak langsung merupakan bentuk penghianatan terhadap konstitusi. "Pemerintah tidak mengindahkan putusan MK, dengan sendirinya ini adalah bentuk penghianatan kepada konstitusi”. Ujarnya.

Selain itu, massa aksi juga mempermasalahkan secara materil isi dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Banyak pasal-pasal yang bermasalah dan dinilai tidak ideal. Hal ini disampaikan langsung oleh Dian Magfira, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. “Kami sudah melakukan kajian data, ada beberapa pasal yang ditemukan dan dinilai bermasalah". Tangkasnya pada wawancara di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu pasal yang dinilai bermasalah adalah Pasal 162 Perpu Cipta Kerja yang memuat ketentuan bahwa "setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.100 juta". Pasal ini berpotensi untuk mengkriminalisasi masyarakat atau aktivis yang mencoba untuk menghalangi pertambangan dengan alasan apapun. Masih banyak lagi pasal-pasal yang bermasalah di berbagai sektor.

Berbagai tuntutan yang hadir tidak direspon baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini membawa kekecewaan pada massa aksi. Dengan begitu, Aliansi Mahasiswa UINAM tetap mengawal Perpu Cipta Kerja ini, dengan melakukan konsolidasi lanjutan.

Penulis : Ahmad Raihan 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ORGANISASI MAHASISWA: TEMPAT BELAJAR ATAU TEMPAT KABUR BELAJAR?

-
Gambar
Ditengah maraknya pembicaraan di media sosial mengenai organisasi kampus yang sudah tidak relevan di zaman sekarang yang hanya mendahulukan rapat sampai tengah malam, sibuk mencari dana untuk kegiatan yang tidak jelas tujuannya apa. Bahkan mereka sampai lupa belajar, tujuan mereka, dan fungsi mereka sebagai mahasiswa. Lebih ironisnya lagi realitas yang terjadi di dalam dunia organisasi mahasiswa saat ini justru ramai dan aktif berkegiatan tapi miskin budaya belajar. Apakah organisasi Mahasiswa masih menjadi ruang belajar, atau justru tempat untuk kabur dari belajar?   Ketika kita berkaca kebelakang organisasi idealnya adalah sebagai tempat berpikir kritis, diskusi, riset, dan pengembangan intelektual. Akan tetapi realitas yang terjadi sekarang mulai terjadi pergeseran orientasi, yang dulunya sebagai tempat untuk membangun intelektual, kini organisasi mahasiswa lebih banyak pencitraan, seremoni, lomba, tapi minim diskusi ilmiah. Fenomena seperti ini sering terjadi pada organisa...
Baca selengkapnya

Tolak Penjualan Buku Oleh Dosen, Aksi Kampanye LK FEBI

-
Gambar
Aksi Kampanye Pungutan Liar oleh Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (LK FEBI). Rabu, 5 November 2025. Maraknya Pungutan Liar berupa penjualan buku oleh oknum dosen di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) adalah hal yang sangat-sangat tidak bisa diwajarkan dan dinormalisasikan sedikitpun, LK FEBI merespon hal tersebut melihat telah lamanya penjualan buku ini terus berlangsung oleh oknum-oknum dosen yang kian hari makin kian menjadi-jadi. Tindakan pungutan liar oleh oknum-oknum dosen tersebut jelas sudah menyalahi fungsi pendidik sebagai pendidik sebab menggunakan otoritas jabatan dosen untuk melanggengkan penjualan buku tersebut, hal ini jelas sudah tidak berorientasi pada tujuan pendidikan itu sendiri sebagai mana bunyi alinia keempat pembukaan UUD 1945 yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa" malahan menjadi mengkapitalkan kehidupan bangsa pada lingkungan pendidikan. Menurut Kordinator Lapangan Muhammad Fauzan tindakan penjualan buku tersebut jelas me...
Baca selengkapnya

MENEROPONG PENDIDIKAN MAINSTREAM UINAM MELALUI PENDIDIKAN KRITIS

-
Gambar
Pendidikan mainstream adalah pendidikan formal seperti yang ditempuh oleh kebanyak orang seperti SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Universitas dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan secara bahasa adalah proses pembelajaran atau pengajaran sedangkan mainstream diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 kata yaitu 'main' berarti 'utama' dan kata 'stream' yang berarti 'arus' sehingga dapat diartikan sebagai 'arus utama'. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan mainstream adalah proses pembelajaran yang mengikuti arus utama atau arus umum yang diterima dalam masyarakat. Arus diterima yang dimaksud adalah berupa metode ajar, kurikulum, dan sistem pendidikan yang digunakan pada suatu lingkungan dalam hal ini adalah Indonesia. Sisi lain dari pendidikan mainstream adalah pendidikan kritis, pendidikan ini hadir sebagai narasi tandingan dalam menciptakan ideologi-ideologi tandingan dari ideologi yang disebarkan pada pendidikan mainstream (Zainal...
Baca selengkapnya