UKT Mahal : Kuliah Tidak Wajib

-

UKT Mahal : Kuliah Tidak Wajib


Beberapa hari yang lalu, ramai diperbincangkan berbagai media menyoal isu UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang kian hari melejit. Berbagai kampus menyuarakan terkait isu yang sama. Bukannya mendapat respon yang solutif dari pemerintah, malah kita diperdengarkan pernyataan konyol dan nirsolusi. 

"Pendidikan tinggi ini adalah tersiery education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, ya itu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib,” ucap Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Srie Tjahjandarie di Jakarta, Rabu 15 Mei (news.republica.co.id). 

Sistem UKT/BKT yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan sistem sebelumnya menjadi gagal akibat bias implementasi dikarenakan orientasi kapital. Penentuan UKT harusnya sesuai dengan kemampuan ekonomi tiap mahasiswa sebagaimana yang diatur PMA NO. 7 Tahun 2018. 

Agak lucu juga, kalau logika pemerintah itu yang dipakai kita bisa saja berkesimpulan bahwa orang miskin dilarang kuliah atau orang kuliah dilarang miskin. Secara tersirat masyarakat dipaksa untuk berpikir bahwa pendidikan tinggi adalah tersier, tidak wajib, tidak penting atau segala kata yg bermakna sama. Kita dituntut untuk "bermodal besar" ketika ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
 
Efek domino dari pernyataan pemerintah adalah berusaha melemahkan gerakan mahasiswa terkait UKT/BKT. Karena kegagalan kebijakan tersebut tidak dirasakan oleh semua masyarakat akibat doktrinisasi pendidikan tinggi tidak wajib (tersiery education), olehnya komersialisasi, privatisasi hingga liberalisasi pendidikan akan terus langgeng. 

Secara garis besar penulis kira, ini adalah bentuk kebuntuan pemerintah menghadapi komersialisasi pendidikan yang didukung oleh pemodal. Pemerintah yang diwakili oleh Kemendikbudristek menjadi corong dalam melegalkan pendidikan sebagai komoditi, pendidikan yang transaksional. Sangat kontradiktif dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang terpampang jelas dalam pembukaan UUD 1945.

Penulis : Eden (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2020)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ORGANISASI MAHASISWA: TEMPAT BELAJAR ATAU TEMPAT KABUR BELAJAR?

-
Gambar
Ditengah maraknya pembicaraan di media sosial mengenai organisasi kampus yang sudah tidak relevan di zaman sekarang yang hanya mendahulukan rapat sampai tengah malam, sibuk mencari dana untuk kegiatan yang tidak jelas tujuannya apa. Bahkan mereka sampai lupa belajar, tujuan mereka, dan fungsi mereka sebagai mahasiswa. Lebih ironisnya lagi realitas yang terjadi di dalam dunia organisasi mahasiswa saat ini justru ramai dan aktif berkegiatan tapi miskin budaya belajar. Apakah organisasi Mahasiswa masih menjadi ruang belajar, atau justru tempat untuk kabur dari belajar?   Ketika kita berkaca kebelakang organisasi idealnya adalah sebagai tempat berpikir kritis, diskusi, riset, dan pengembangan intelektual. Akan tetapi realitas yang terjadi sekarang mulai terjadi pergeseran orientasi, yang dulunya sebagai tempat untuk membangun intelektual, kini organisasi mahasiswa lebih banyak pencitraan, seremoni, lomba, tapi minim diskusi ilmiah. Fenomena seperti ini sering terjadi pada organisa...
Baca selengkapnya

Tolak Penjualan Buku Oleh Dosen, Aksi Kampanye LK FEBI

-
Gambar
Aksi Kampanye Pungutan Liar oleh Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (LK FEBI). Rabu, 5 November 2025. Maraknya Pungutan Liar berupa penjualan buku oleh oknum dosen di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) adalah hal yang sangat-sangat tidak bisa diwajarkan dan dinormalisasikan sedikitpun, LK FEBI merespon hal tersebut melihat telah lamanya penjualan buku ini terus berlangsung oleh oknum-oknum dosen yang kian hari makin kian menjadi-jadi. Tindakan pungutan liar oleh oknum-oknum dosen tersebut jelas sudah menyalahi fungsi pendidik sebagai pendidik sebab menggunakan otoritas jabatan dosen untuk melanggengkan penjualan buku tersebut, hal ini jelas sudah tidak berorientasi pada tujuan pendidikan itu sendiri sebagai mana bunyi alinia keempat pembukaan UUD 1945 yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa" malahan menjadi mengkapitalkan kehidupan bangsa pada lingkungan pendidikan. Menurut Kordinator Lapangan Muhammad Fauzan tindakan penjualan buku tersebut jelas me...
Baca selengkapnya

MENEROPONG PENDIDIKAN MAINSTREAM UINAM MELALUI PENDIDIKAN KRITIS

-
Gambar
Pendidikan mainstream adalah pendidikan formal seperti yang ditempuh oleh kebanyak orang seperti SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Universitas dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan secara bahasa adalah proses pembelajaran atau pengajaran sedangkan mainstream diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 kata yaitu 'main' berarti 'utama' dan kata 'stream' yang berarti 'arus' sehingga dapat diartikan sebagai 'arus utama'. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan mainstream adalah proses pembelajaran yang mengikuti arus utama atau arus umum yang diterima dalam masyarakat. Arus diterima yang dimaksud adalah berupa metode ajar, kurikulum, dan sistem pendidikan yang digunakan pada suatu lingkungan dalam hal ini adalah Indonesia. Sisi lain dari pendidikan mainstream adalah pendidikan kritis, pendidikan ini hadir sebagai narasi tandingan dalam menciptakan ideologi-ideologi tandingan dari ideologi yang disebarkan pada pendidikan mainstream (Zainal...
Baca selengkapnya